Jakarta, channeltvone.com - Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan semua pihak harus dapat bersama - sama mengawal Pemilu 2024 agar pesta demokrasi berjalan secara demokratis dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP saat menghadiri diskusi Publik yang diadakan Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS) dengan tema: Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia Akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024 di Dewan Harian Nasional Jakarta Selasa 28/11/2023.
"Kita semua sadar Pemilu itu induk semang Demokrasi. Karena dari Pemilu menghasilkan pemimpin negara ini" ujar Ketua DKPP.
Menurutnya ada 5 kunci pemilu demokratis diantaranya:
1. Regulasi baik
2. Birokrasi netral
3. Peserta taat aturan
4. Pemilih yang cerdas partisipatif
5. Penyelenggara pemilu yang berintegritas.
Ditambahkan Heddy Lugito, regulasinya saat ini belum sangat baik. Regulasi di Indonesia masih gampang dipermainkan. Namun Birokrasi dinilai sudah 100 persen netral.
Ada indikasi tidak taat aturan penilunya dimana sebagai contoh pemasangan gambar di pohon, ucap Heddy Lugito.
"Partisipasi pemilu di Indonesia terbesar didunia hingga 70 - 80 persen. Apakah pemilih cerdas? Saya meragukan. Hasil penelitian yang ada Pemilih kita masih menerima politik uang hingga 50 - 60 persen," pungkasnya.
DKPP dibentuk untuk menjaga netralitas pemilu. Statistiknya selama 10 bulan terakhir dan disidangkan 385 pengaduan," jelasnya.
DKPP selalu menjaga penyelenggara Pemilu Tegak Lurus kepada Demokrasi. Disetiap tahapan tidak boleh ada pelanggaran etik sekecil apapun. Kita pastikan semua tahapan pemilu berjalan dengan baik," tegas Ketua DKPP.
Sementara itu, Jubir TPN Ganjar - Mahfud, Aiman Witjaksono, mengatakan saya hadir disini untuk menjaga demokrasi Indonesia.
Netralitas jangan hanya jadi Slogan. Pertanyaannya mengapa di pemilu kali ini begitu kencang tentang netralitas? Berawal saat terjadinya pelanggaran berat di Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkapnya.
Menurutnya sejumlah elemen yang bersuara seperti Guru Besar, masyarakat sipil dan lainnya muncul karena kegelisahan dari kasus yang ada di MK.
"Saya dilaporkan dengan hukuman lebih dari 5 tahun sehingga saya bisa sewaktu - waktu ditangkap karena dijadikan tersangka. Apakah itu menjadi bentuk intimidasi?," ucapnya.
Aiman menegaskan kami mengusung politik sukaria tapi kami tetap kritis.
"Pemanggilan 176 kepala desa oleh Polda Jawa Tengah terkait dana desa, sesuai pandangan IPW ada unsur politik," jelasnya.
Hari ini kita berjihad Demokrasi. Demokrasi berasal dari Kesepakatan. Jangan sampai berujung pidana sehingga melunturkan demokrasi, pungkas Aiman.
"Jangan pernah takut untuk memperjuangkan Demokrasi," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Co Captain Timnas Anies - Muhaimin, Al Muzammil Yusuf, mengatakan gerakan masyarakat pasti inginkan netralitas dalam pemilu, baik calon - calonnya maupun prosesnya.
"Yang dikhawatirkan pengawalan suara rakyat dimana coblosan 1 suara sangat berarti dan harus dipastikan terhitung," tuturnya.
Seluruh capres, seluruh partai, seluruh aparatur harus bersama - sama mengajak rakyat untuk berikan suaranya secara gembira tanpa ada intimidasi darimanapun, pungkas Al Muzammil Yusuf.
"Masyarakat dapat mengupload setiap hasil di tps - tps seluruh Indonesia sehingga tidak ada 1 suarapun yang hilang. Hal itu akan menjadi gerakan bersama - sama rakyat," imbuhnya.
Psyco politik dalam pemilu 2024 akan lebih berat karena di awali kasus MKMK. Oleh sebab itu, masyarakat harus Waspada, kata Co Captain Timnas Amin Al Muzammil.
Rakyat saat ini sudah sangat dewasa. Yang kita takutkan bukan konflik rakyat melainkan elit dengan elit, jelasnya.
Rakyat harus datang ke TPS dengan keberanian dan kegembiraan sehingga tetap dijunjung tinggi semangat netralitas," ucapnya. Rill/Red
